Banner 1
Renstra Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018
Minggu, 24-04-2016 12:36:10

GAMBARAN PELAYANAN DINAS DPPAD

  1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, maupun mempersiapkan, mengolah, menelaah, penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja dinas;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
  3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan tata laksana, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  4. Pelaksanaan tugas di bidang pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain, pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pengadaan dan pengelolaan aset daerah;
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
  6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas, meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan, guna mendukung kinerja dinas;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan aset daerah dan penataan realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan :
  3. Subbagian Program;
  4. Subbagian Keuangan;
  5. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

  1. Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak, membawahkan :
    1. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    2. Seksi Pajak Lain-lain;
    3. Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

  1. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
    1. Seksi Retribusi;
    2. Seksi Pendapatan Lain-lain;
    3. Seksi Pembukuan dan Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

  1. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan, membawahkan :
    • Seksi Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan;
    • Seksi Evaluasi dan Pembinaan Aset Daerah;
    • Seksi Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

  1. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
    2. Seksi Pengolahan Data Pendapatan dan Aset;
    3. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

  1. Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Aset;
    2. Seksi Inventarisasi dan Distribusi Aset;
    3. Seksi Pembukuan dan Neraca Aset.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

  1. Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan :
    1. Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset;
    2. Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset;
    3. Seksi Perubahan Status Hukum.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

  1. UPTD;

Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan nomenklatur Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

 

  1. Sumber Daya Dinas PPAD
  1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) Di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

  • Dilihat dari kondisi personalia, secara umum kondisi SDM yang ada cukup memadai sesuai dengan bidang tugas dan wewenang, meliputi :
  1. Jumlah Pegawai (PNS) DPPAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 844 orang,
  2. Jumlah Pegawai (Non PNS) DPPAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 190 orang,

 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Dinas DPPAD

Visi jangka menengah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah:

 

Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel Didukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna

 

Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah:

  1. Meningkatkan kualitas SDM.
  2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
  3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
  4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
  5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
  6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
  7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
  8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
  9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

 

  1. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu 2013 2018 adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur.
  2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
  3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.
  4. Meningkatnya kepuasan publik .
  5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja.
  6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja. dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
  7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung. pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.
  8. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.
  9. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.
  10. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.
  11. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah.
  12. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah beserta indikator sasaran disajikan dalam Lampiran 5.

 

  1. Strategi dan Kebijakan Dinas PPAD
  2. Stategi

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Daerah dan pengelolaan aset daerah, strategi yang ditempuh melalui :

  1. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejangan, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.
  2. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.
  3. Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
  4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsiten dan memberikan rewards and punishment.

 

  1. Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
  2. Meningkatkan pelaksanakan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten.
  3. Meningkatkan pelaksanakan ketentuan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain secara konsisten.
  4. Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi.
  5. Memasarkan asset daerah yang lebih efektif dan efisien.

 

  1. Kebijakan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isue strategis yang berkembang, maka ditempuh kebijakan :

  1. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional, dan produktifitas SDM dengan:
  2. Pengembangan implementasi teknologi informasi dengan:
  3. Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur dengan:
  4. Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik dengan:
  5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan:
  6. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan:
  7. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan:
  8. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dengan:
  9. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah dengan:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

 

NO ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Peningkatan PAD (%) 19,14 11,82 12,61 19,53 13,48 15,95 16,31 16,31  
2 Persentase Aset yang dikelola dengan baik 70 75 80 85 90 95 100 100
Agenda Kegiatan
Forum
Andi Chandra | Senin, 11 April 2016

Dimana kah saya dapat mendownload formulir peraturan ?

Admin | Senin, 11 April 2016

Silahkan anda menuju link download, kemudian masukan nama file yang akan dicari pada kogtak pencarian.

Apresiasi
Diterbitkan : Minggu, 24-04-2016 12:51:14

DPPAD mendapatkan sertifikasi ISO 9001

 
 
images/galeri.png
Galeri Foto